Ancaman Eksploitasi Data Pribadi dalam Pemilu

Infografis-ancaman-ekploitasi-data-pemiluPerkembangan politik mutakhir yang menekankan pada penggunaan data skala besar, untuk kepentingan strategi pemenangan, telah menempatkan data pemilih sebagai instrumen inti dalam pemilu, yang penuh dengan ancaman dan risiko. Lebih jauh, hasil analisis data pribadi pemilih dalam skala besar, tidak hanya dapat digunakan untuk kepentingan politik elektoral, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, termasuk rekayasa sosial dan ekonomi.

Continue reading Ancaman Eksploitasi Data Pribadi dalam Pemilu

Kebutuhan Hukum Perlindungan Data Pribadi

IMG_20200109_175237_113Pada pidato kenegaraan dalam rangka peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 74, Presiden Joko Widodo telah menekankan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak warga. Guna mendukung hal itu, peraturan perundang-undangan harus segera disiapkan, tanpa kompromi, kata Presiden (16/8). Pernyataan ini sesungguhnya dapat dimaknai sebagai bentuk cepat tanggap (responsiveness) dari negara atas perkembangan aktual pemanfaatan teknologi digital, yang berbasis pada data. Sebagai tindak lanjut pernyataan itu, pemerintah sendiri telah mengusulkan pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi dalam prioritas legislasi tahun 2020 mendatang (25/11).

Continue reading Kebutuhan Hukum Perlindungan Data Pribadi

Mengurai RUU Keamanan Siber

IMG_20190923_121112_818Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bersama dengan pemerintah, berencana untuk segera merampungkan proses pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, pada akhir September ini. Proses percepatan ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan, mengingat RUU ini baru disahkan sebagai usul inisiatif DPR pada tengah Juli yang lalu. Pun proses konsultasi publik dengan beragam pemangku kepentingan dalam pemanfaatan siber, belum pernah dilakukan sama sekali. Kekhawatiran menjadi kian bertambah, mengingat buruknya materi RUU yang diajukan, secara keseluruhan masih jauh dari kata mendekati sebuah kebijakan keamanan siber yang baik.

Continue reading Mengurai RUU Keamanan Siber

Perempuan dan Internet: Berbagai Sisi Kerentanan

perempuanKasus Baiq Nuril di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dinyatakan bersalah menyebarkan konten bermuatan kesusilaan melalui internet, menarik untuk dilihat lebih jauh hubungan antara perempuan dengan internet. Dari kronologisnya, Nuril sesungguhnya adalah korban kekerasan seksual, namun dia justru dikenakan hukuman pidana saat berupaya mengungkap kasus tersebut. Kasus ini dapat menjadi salah satu contoh betapa rentannya perempuan dalam pemanfataan teknologi internet, khususnya pada masalah kejahatan siber melawan perempuan (cybercrime against women). Namun demikian, masalah perempuan dan internet, tentu tidak semata-mata pada isu kriminalisasi, ada sejumlah soal lain, yang bila diidentifikasi setidaknya dapat dipetakan menjadi tiga permasalahan: (1) Akses, dapat dilihat dari dua sisi: layanan akses (infrastruktur), dan akses konten informasi; (2) Viktimisasi, bentuknya beragam: kriminalisasi, online harassment, dan bentuk cyber abuse lainnya; (3) Privasi, mulai dari cyber stalking, impersonation, disclosure of identity & personal data, illegal access.

Continue reading Perempuan dan Internet: Berbagai Sisi Kerentanan

State of Emergency (Keadaan Darurat): sebuah pengantar

IMG-20170717-WA000Secara umum keadaan darurat (state of emergency) dapat dimaknai sebagai pernyataan penguasa untuk menunda suatu fungsi yang normal dari sejumlah kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk juga mengubah kehidupan normal warga negara dan institusi pemerintah, dalam rangka tanggap darurat. Pengertian ini sebagaimana dirujuk dari pemikir Jerman, Carl Schmitt, dalam apa yang disebutnya sebagai state of exception, yakni kemampuan atau tindakan yang dilakukan oleh pemegang kedaulatan—souvereign untuk melampaui/mengecualikan aturan hukum—rule of law atas nama kepentingan publik. Schmitt menegaskan, bahwa the souvereign adalah “he who decides on the exception”.

Continue reading State of Emergency (Keadaan Darurat): sebuah pengantar

Problematika Blokir Internet

IMG-20160226-WA011_edit (1)Dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai pemblokiran konten internet kembali menyeruak ke publik. Keriuhan ini terutama pasca penutupan sejumlah situs yang kontennya dinilai mengandung muatan radikalisme/terorisme, serta rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup beberapa layanan media sosial, termasuk layanan video, karena dinilai tidak bersih dari muatan pornografi.

Continue reading Problematika Blokir Internet

No-Weapon Warfare To Combat Terrorism

IMG-20160225-WA009_edit (1)During the US-ASEAN Special Leaders’ Summit in Sunnylands, California recently, President Joko “Jokowi” Widodo delivered a counterterrorism narrative called the “Indonesian Digital Initiative: Empowering Peaceful Leaders”. This initiative stressed the importance of social media in responding to terrorism and radicalized movements. Not only did the summit result in a joint commitment to eradicate terrorism, the leaders also agreed to jointly promote cyber security and stability.

Continue reading No-Weapon Warfare To Combat Terrorism

Pilkada law: Betrayal of democracy, Constitution

humanrights3Last week, 226 lawmakers put an end to the direct election of governors, mayors and regents. The new Regional Elections (Pilkada) Law will authorize legislative bodies to nominate and select the candidates for local leaders. Gone are the days when the people were directly involved in the election process. Gone are the days when independent candidates had an equal chance to compete with party-backed hopefuls.

Continue reading Pilkada law: Betrayal of democracy, Constitution

Mengintegrasikan HAM dan Internet

nextgov-mediumPerang media sosial begitu semarak selama pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Setiap kandidat mencoba memanfaatkan ruang baru ini untuk seoptimal mungkin memengaruhi pemilih. Bukan hanya bahasa-bahasa positif, sering serangan negatif juga dilancarkan terhadap lawan dengan menggunakan media ini.

Continue reading Mengintegrasikan HAM dan Internet

Fighting Juristocracy

lt556f8c61592b2It would have been the usual Wednesday to Thursday day-changing in October if the Corruption Eradication Commission (KPK) had not busted Constitutional Court (MK) Chief Justice Akil Mochtar for allegedly accepting Rp 3 billion in bribes.

The arrest changed many things. The midnight raid badly hurt the country’s trust on the court and added the latest debacle to Indonesian judicial system. On a serious note, Akil’s corruption allegation brought concerns on the court’s verdicts on at least 10 regional election disputes. We must pay attention to the more urgent matter: the court’s impartiality and preparedness to face numerous disputes in the upcoming general election this year.

Continue reading Fighting Juristocracy