Urgensi Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi

DPR dan pemerintah tengah berupaya merampungkan proses pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP), yang telah tertunda beberapa waktu lamanya.

Salah satu materi krusial yang diperdebatkan adalah perihal keberadaan otoritas independen perlindungan data pribadi. Materi ini tidak dijumpai dalam RUU usulan pemerintah, yang mengusulkan fungsi pengawasan dikelola menteri.

Sementara, hampir semua fraksi di DPR, sebagaimana terekam dalam usulan daftar inventarisasi masalah yang mereka ajukan, menginginkan adanya pembentukan otoritas khusus perlindungan data.

Otoritas perlindungan data pribadi merupakan salah satu kepingan puzzle terpenting, yang akan menentukan efektif tidaknya pelaksanaan dan penegakan hukum perlindungan data pribadi. Otoritas ini merupakan lembaga publik yang berfungsi mengawasi bekerjanya instrumen perlindungan data, memastikan kepatuhan pengendali dan pemroses data, baik individu atau badan privat maupun lembaga publik.

Continue reading Urgensi Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi

Kebutuhan Revisi UU ITE

Peluang merevisi kembali Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuka Presiden Joko Widodo telah mendapatkan respons beragam di masyarakat.

Beberapa pihak menilai hal itu sebatas pernyataan retorik semata, merespons besarnya tekanan terhadap adanya dugaan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah (legitimate expression).

Sejumlah pihak yang lain menganggap pernyataan itu sebagai ”sinyal positif” dalam upaya memperbaiki beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sekaligus merespons perkembangan aktual teknologi internet.

Harus diakui UU ITE yang pertama kali dilahirkan pada 2008, dan kemudian diubah secara terbatas pada 2016, sejumlah materinya cenderung usang (obsolete) dan kurang mampu merespons berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet saat ini.

Apalagi dengan cakupan materi yang bersifat ”sapu jagat” (one for all), mengatur semua hal yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Mulai dari sistem elektronik, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, transaksi elektronik, perlindungan data elektronik, intersepsi komunikasi, hingga kejahatan siber.

Continue reading Kebutuhan Revisi UU ITE

Ancaman Eksploitasi Data Pribadi dalam Pemilu

Infografis-ancaman-ekploitasi-data-pemiluPerkembangan politik mutakhir yang menekankan pada penggunaan data skala besar, untuk kepentingan strategi pemenangan, telah menempatkan data pemilih sebagai instrumen inti dalam pemilu, yang penuh dengan ancaman dan risiko. Lebih jauh, hasil analisis data pribadi pemilih dalam skala besar, tidak hanya dapat digunakan untuk kepentingan politik elektoral, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, termasuk rekayasa sosial dan ekonomi.

Continue reading Ancaman Eksploitasi Data Pribadi dalam Pemilu

Kebutuhan Hukum Perlindungan Data Pribadi

IMG_20200109_175237_113Pada pidato kenegaraan dalam rangka peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 74, Presiden Joko Widodo telah menekankan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak warga. Guna mendukung hal itu, peraturan perundang-undangan harus segera disiapkan, tanpa kompromi, kata Presiden (16/8). Pernyataan ini sesungguhnya dapat dimaknai sebagai bentuk cepat tanggap (responsiveness) dari negara atas perkembangan aktual pemanfaatan teknologi digital, yang berbasis pada data. Sebagai tindak lanjut pernyataan itu, pemerintah sendiri telah mengusulkan pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi dalam prioritas legislasi tahun 2020 mendatang (25/11).

Continue reading Kebutuhan Hukum Perlindungan Data Pribadi