Wiretapping practices in ASEAN countries, a brief comparison

intersepsi komunikasUN special rapporteur for freedom of opinion and expression Frank La Rue gave a special attention to the issue of the right to privacy, considering the heights of practices on surveillance and citizens’ private communication interceptions. In his report, La Rue confirmed on the needs for each country to have its own laws, which should clearly describe the conditions that the rights for individual privacy may be limited under certain terms, and measurements on this rights should be taken based on a special decision. This decision should be taken by the state authorities guaranteed by law to perform the act. To compare the practices on wiretapping in South East Asian Countries, Indonesia could take a look at Malaysia and the Philippines. The wiretapping-related regulation in Malaysia is similar to Indonesia, while the Philippines portraits the opposite regulation.

Continue reading Wiretapping practices in ASEAN countries, a brief comparison

Praktik surveillance di Indonesia, seberapa jauh?

WikiLeaks Spy Files GAMMA.mp4_snapshot_00.51_[2013.11.26_06.31.55]Akhir-akhir ini pemberitaan media ramai dengan terkuaknya praktik intersepsi komunikasi yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Awal mula informasi ini berasal dari publikasi majalah Der Spiegel di Jerman, yang menerbitkan dokumen-dokumen dari Edward J. Snowden, mantan kontraktor National Security Agency (NSA) Amerika Serikat. Tidak hanya tindakan penyadapan telepon terhadap Presiden Yuhoyono dan orang-orang di lingkarannya, berdasarkan dokumen Snowden, Der Spiegel mempublikasikan pula dokumen rahasia NSA lainnya yang menguraikan kemampuan unit Special Collection Service (SCS).[1]

Continue reading Praktik surveillance di Indonesia, seberapa jauh?

Memberikan alasan dalam meminta informasi, perlu atau tidak?

imagespKetentuan Pasal 4 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik menyebutkan bahwa, “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”. Munculnya ketentuan tersebut menjadikan tanda tanya untuk kita semua, apakah negara sesungguhnya sudah benar-benar tulus di dalam menyediakan hak atas informasi? Karena pada satu sisi negara memberikan perlindungan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi melalui suatu prosedur yang jelas akan tetapi pada sisi lain negara ‘membatasinya’ dengan keharusan memberikan alasan atas permintaan akses tersebut.

Continue reading Memberikan alasan dalam meminta informasi, perlu atau tidak?

Human rights and Internet governance

Bali is hosting another world-scale conference, the Internet Governance Forum (IGF), from Oct. 22 to 25. The IGF may sound less merrier than the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit earlier this month, but it is obviously important for Indonesia, home to 63 million frequent Internet users. The IGF, which is basically the world’s biggest Internet-policy event, will gather stakeholders representing states, the private sector and civil society. The forum is a perfect moment to discuss the link between Internet usage and freedom of speech and expression.

Continue reading Human rights and Internet governance

Kita Perlu UU Perlindungan Data Pribadi

BeFunky_Summer1_1Ancaman penyalahgunaan data pribadi di Indonesia menjadi kian mengemuka, terutama sejak pemerintah menggulirkan program KTP elektronik (e-KTP), serta rencana kepolisian untuk membangun Indonesia Automatic Fingerprints Identification System (INAFIS). Untungnya polisi kemudian membatalkan rencana tersebut, karena dianggap tumpang tindih dengan program e-KTP. Selain program perekaman data pribadi oleh pemerintah, perekaman juga dilakukan oleh swasta, seperti bank dan penyedia layanan telekomunisi. Terkait hal ini, beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan dengan adanya informasi mengenai dugaan bocornya 25 juta data pelanggan telepon seluler.

Continue reading Kita Perlu UU Perlindungan Data Pribadi

UU Ormas dan pembangkangan sipil: sebuah ulasan singkat

OrmasBaru-baru ini setelah disahkannya RUU Ormas menjadi undang-undang, muncul wacana publik untuk melakukan pembangkangan sipil (civil disobedience) terhadap berlakunya undang-undang ini. Sederhananya, publik akan didorong untuk melakukan aksi ketidakpatuhan terhadap perintah dari UU Ormas. Pembangkangan sipil sebagai sebuah gerakan ketidaktaatan hukum untuk tujuan perubahan sosial yang lebih vital, memang dibenarkan dalam era demokrasi.

Continue reading UU Ormas dan pembangkangan sipil: sebuah ulasan singkat

Human rights protection after reform, on the shadow of failure?

DSC_0205It has been fifteen years after Indonesia witnessed one of its most crucial moments as a democratic country. The May 1998 political reform gave a lot of hopes, particularly on the protection and fulfillment of human rights. The hopes, however, remain grim. While Heinz Klug (2003) states that adopting the human rights principles is among the most important phases during the democratic transition, what we have seen today, even if it is a bitter pill to swallow, is the possibility for us to go back to authoritarianism.

Continue reading Human rights protection after reform, on the shadow of failure?

Menyoroti kinerja legislasi DPR dalam perlindungan HAM

Tahun 2012 memang diramaikan dengan pembahasan sejumlah RUU yang materinya kontroversial, karena cenderung membatasi kebebasan sipil dan tidak sejalan dengan keharusan perlindungan hak asasi manusia. Dalam bidang keamanan misalnya, meneruskan pengesahan RUU Intelijen Negara pada 2011, tahun 2012 dilanjutkan dengan pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial dan RUU Keamanan Nasional. Pembahasan dua RUU tersebut cukup menyedot perhatian publik dikarenakan materinya yang berpotensi mengancam kebebasan sipil. Meski menuai kecaman, DPR dan Pemerintah akhirnya mengesahkan RUU Penanganan Konflik Sosial pada April 2012, menjadi UU No. 7 Tahun 2012. Sedangkan RUU Keamanan Nasional pembahasannya dilanjutkan pada tahun 2013.

Continue reading Menyoroti kinerja legislasi DPR dalam perlindungan HAM

Protecting privacy rights from wiretapping

BeFunky_Cooler_2.jpgDebates over the interception of communication have recently heated up. This is a result of intense wiretapping practices conducted by law enforcement agencies in their effort to uncover crimes, especially of the organized and transnational variety. Discourses pushing for the harmonization of wiretapping-related regulations have emerged ever since the Constitutional Court mandated in its judicial review of the 2008 Information and Electronic Transaction Law that the state should enforce a single and centralized rule on wiretapping.

Continue reading Protecting privacy rights from wiretapping

Dapil luar negeri dan pemenuhan hak politik warga negara

Beberapa waktu lalu, saya bersama dengan Veri Junaidi, Anggara dan Ibnu Hastomo, kebetulan mendapatkan kuasa dari sejumlah warga negara Indonesia, yang tergabung dalam Diaspora Indonesia, untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Isunya cukup menarik, pemohon yang kesemuanya warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, meminta pembentukan daerah pemilihan (Dapil luar negeri) dalam UU Pemilu, sehingga nantinya ada anggota DPR yang khusus mewakili warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri.

Continue reading Dapil luar negeri dan pemenuhan hak politik warga negara