Kebutuhan Revisi UU ITE

Peluang merevisi kembali Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuka Presiden Joko Widodo telah mendapatkan respons beragam di masyarakat.

Beberapa pihak menilai hal itu sebatas pernyataan retorik semata, merespons besarnya tekanan terhadap adanya dugaan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah (legitimate expression).

Sejumlah pihak yang lain menganggap pernyataan itu sebagai ”sinyal positif” dalam upaya memperbaiki beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sekaligus merespons perkembangan aktual teknologi internet.

Harus diakui UU ITE yang pertama kali dilahirkan pada 2008, dan kemudian diubah secara terbatas pada 2016, sejumlah materinya cenderung usang (obsolete) dan kurang mampu merespons berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet saat ini.

Apalagi dengan cakupan materi yang bersifat ”sapu jagat” (one for all), mengatur semua hal yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Mulai dari sistem elektronik, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, transaksi elektronik, perlindungan data elektronik, intersepsi komunikasi, hingga kejahatan siber.

Continue reading Kebutuhan Revisi UU ITE

Human rights and Internet governance

Bali is hosting another world-scale conference, the Internet Governance Forum (IGF), from Oct. 22 to 25. The IGF may sound less merrier than the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit earlier this month, but it is obviously important for Indonesia, home to 63 million frequent Internet users. The IGF, which is basically the world’s biggest Internet-policy event, will gather stakeholders representing states, the private sector and civil society. The forum is a perfect moment to discuss the link between Internet usage and freedom of speech and expression.

Continue reading Human rights and Internet governance