Kebutuhan Revisi UU ITE

Peluang merevisi kembali Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuka Presiden Joko Widodo telah mendapatkan respons beragam di masyarakat.

Beberapa pihak menilai hal itu sebatas pernyataan retorik semata, merespons besarnya tekanan terhadap adanya dugaan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah (legitimate expression).

Sejumlah pihak yang lain menganggap pernyataan itu sebagai ”sinyal positif” dalam upaya memperbaiki beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sekaligus merespons perkembangan aktual teknologi internet.

Harus diakui UU ITE yang pertama kali dilahirkan pada 2008, dan kemudian diubah secara terbatas pada 2016, sejumlah materinya cenderung usang (obsolete) dan kurang mampu merespons berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet saat ini.

Apalagi dengan cakupan materi yang bersifat ”sapu jagat” (one for all), mengatur semua hal yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Mulai dari sistem elektronik, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, transaksi elektronik, perlindungan data elektronik, intersepsi komunikasi, hingga kejahatan siber.

Continue reading Kebutuhan Revisi UU ITE

Perempuan dan Internet: Berbagai Sisi Kerentanan

perempuanKasus Baiq Nuril di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dinyatakan bersalah menyebarkan konten bermuatan kesusilaan melalui internet, menarik untuk dilihat lebih jauh hubungan antara perempuan dengan internet. Dari kronologisnya, Nuril sesungguhnya adalah korban kekerasan seksual, namun dia justru dikenakan hukuman pidana saat berupaya mengungkap kasus tersebut. Kasus ini dapat menjadi salah satu contoh betapa rentannya perempuan dalam pemanfataan teknologi internet, khususnya pada masalah kejahatan siber melawan perempuan (cybercrime against women). Namun demikian, masalah perempuan dan internet, tentu tidak semata-mata pada isu kriminalisasi, ada sejumlah soal lain, yang bila diidentifikasi setidaknya dapat dipetakan menjadi tiga permasalahan: (1) Akses, dapat dilihat dari dua sisi: layanan akses (infrastruktur), dan akses konten informasi; (2) Viktimisasi, bentuknya beragam: kriminalisasi, online harassment, dan bentuk cyber abuse lainnya; (3) Privasi, mulai dari cyber stalking, impersonation, disclosure of identity & personal data, illegal access.

Continue reading Perempuan dan Internet: Berbagai Sisi Kerentanan