Kebutuhan Revisi UU ITE

Peluang merevisi kembali Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuka Presiden Joko Widodo telah mendapatkan respons beragam di masyarakat.

Beberapa pihak menilai hal itu sebatas pernyataan retorik semata, merespons besarnya tekanan terhadap adanya dugaan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah (legitimate expression).

Sejumlah pihak yang lain menganggap pernyataan itu sebagai ”sinyal positif” dalam upaya memperbaiki beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sekaligus merespons perkembangan aktual teknologi internet.

Harus diakui UU ITE yang pertama kali dilahirkan pada 2008, dan kemudian diubah secara terbatas pada 2016, sejumlah materinya cenderung usang (obsolete) dan kurang mampu merespons berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet saat ini.

Apalagi dengan cakupan materi yang bersifat ”sapu jagat” (one for all), mengatur semua hal yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Mulai dari sistem elektronik, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, transaksi elektronik, perlindungan data elektronik, intersepsi komunikasi, hingga kejahatan siber.

Continue reading Kebutuhan Revisi UU ITE

State of Emergency (Keadaan Darurat): sebuah pengantar

IMG-20170717-WA000Secara umum keadaan darurat (state of emergency) dapat dimaknai sebagai pernyataan penguasa untuk menunda suatu fungsi yang normal dari sejumlah kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk juga mengubah kehidupan normal warga negara dan institusi pemerintah, dalam rangka tanggap darurat. Pengertian ini sebagaimana dirujuk dari pemikir Jerman, Carl Schmitt, dalam apa yang disebutnya sebagai state of exception, yakni kemampuan atau tindakan yang dilakukan oleh pemegang kedaulatan—souvereign untuk melampaui/mengecualikan aturan hukum—rule of law atas nama kepentingan publik. Schmitt menegaskan, bahwa the souvereign adalah “he who decides on the exception”.

Continue reading State of Emergency (Keadaan Darurat): sebuah pengantar

Mengurai Kembali Inisiatif Negara dalam Penyelesaian Masa Lalu

Baru-baru ini, pada sebuah perjumpaan dengan sejumlah wartawan media massa, Presiden Yudhoyono memberikan sekelumit tanggapan terkait dengan komitmen negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Tanggapan ini muncul sebagai respon atas pertanyaan seorang wartawan, yang mempertanyakan lambannya pemerintahan Yudhoyono, dalam menyikapi persoalan pelanggaran HAM masa lalu. Seperti biasanya, jawaban Presiden dapat dikatakan jauh dari memuaskan.

Continue reading Mengurai Kembali Inisiatif Negara dalam Penyelesaian Masa Lalu

Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum

Bila dilacak akarnya, gagasan tentang negara hukum, adalah kelanjutan dari pemikiran tentang pembatasan kekuasaan, sebagai salah satu prinsip dari konstitusionalisme-demokrasi. Inti dari pemikiran tentang negara hukum, adalah adanya pembatasan terhadap kekuasaan, melalui sebuah aturan yuridis—undang-undang. Seperti diungkapkan Andrew Heywood, menurutnya dalam ruang lingkup yang sempit, konstitusionalisme dapat ditafsirkan sebatas penyelenggaraan negara yang dibatasi oleh undang-undang dasar—inti negara hukum. Artinya, suatu negara dapat dikatakan menganut paham konstitusionalisme jikalau lembaga-lembaga negara dan proses politik dalam negara tersebut secara efektif dibatasasi oleh konstitusi. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusionalisme adalah perangkat nilai dan manifestasi dari aspirasi politik warganegara, yang merupakan cerminan dari keinginan untuk melindungi kebebasan, melalui sebuah mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintahan (Heywood, 2002: 297). Selengkapnya di sini