WahyudiDjafar's Blog

  • Urgensi Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi

    DPR dan pemerintah tengah berupaya merampungkan proses pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP), yang telah tertunda beberapa waktu lamanya. Salah satu materi krusial yang diperdebatkan adalah perihal keberadaan otoritas independen perlindungan data pribadi. Materi ini tidak dijumpai dalam RUU usulan pemerintah, yang mengusulkan fungsi pengawasan dikelola menteri. Sementara, hampir semua…

  • Kebutuhan Revisi UU ITE

    Peluang merevisi kembali Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuka Presiden Joko Widodo telah mendapatkan respons beragam di masyarakat. Beberapa pihak menilai hal itu sebatas pernyataan retorik semata, merespons besarnya tekanan terhadap adanya dugaan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah (legitimate expression). Sejumlah pihak yang lain menganggap pernyataan itu sebagai ”sinyal…

  • Ancaman Eksploitasi Data Pribadi dalam Pemilu

    Perkembangan politik mutakhir yang menekankan pada penggunaan data skala besar, untuk kepentingan strategi pemenangan, telah menempatkan data pemilih sebagai instrumen inti dalam pemilu, yang penuh dengan ancaman dan risiko. Lebih jauh, hasil analisis data pribadi pemilih dalam skala besar, tidak hanya dapat digunakan untuk kepentingan politik elektoral, tetapi juga dapat…

  • Kebutuhan Hukum Perlindungan Data Pribadi

    Pada pidato kenegaraan dalam rangka peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 74, Presiden Joko Widodo telah menekankan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak warga. Guna mendukung hal itu, peraturan perundang-undangan harus segera disiapkan, tanpa kompromi, kata Presiden (16/8). Pernyataan ini sesungguhnya dapat dimaknai sebagai bentuk cepat tanggap (responsiveness)…

  • Mengurai RUU Keamanan Siber

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bersama dengan pemerintah, berencana untuk segera merampungkan proses pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, pada akhir September ini. Proses percepatan ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan, mengingat RUU ini baru disahkan sebagai usul inisiatif DPR pada tengah Juli yang lalu. Pun proses konsultasi publik dengan beragam pemangku…

  • Perempuan dan Internet: Berbagai Sisi Kerentanan

    Kasus Baiq Nuril di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dinyatakan bersalah menyebarkan konten bermuatan kesusilaan melalui internet, menarik untuk dilihat lebih jauh hubungan antara perempuan dengan internet. Dari kronologisnya, Nuril sesungguhnya adalah korban kekerasan seksual, namun dia justru dikenakan hukuman pidana saat berupaya mengungkap kasus tersebut. Kasus ini dapat…

  • State of Emergency (Keadaan Darurat): sebuah pengantar

    Secara umum keadaan darurat (state of emergency) dapat dimaknai sebagai pernyataan penguasa untuk menunda suatu fungsi yang normal dari sejumlah kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk juga mengubah kehidupan normal warga negara dan institusi pemerintah, dalam rangka tanggap darurat. Pengertian ini sebagaimana dirujuk dari pemikir Jerman, Carl…

  • Problematika Blokir Internet

    Dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai pemblokiran konten internet kembali menyeruak ke publik. Keriuhan ini terutama pasca penutupan sejumlah situs yang kontennya dinilai mengandung muatan radikalisme/terorisme, serta rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup beberapa layanan media sosial, termasuk layanan video, karena dinilai tidak bersih dari muatan pornografi.

  • No-Weapon Warfare To Combat Terrorism

    During the US-ASEAN Special Leaders’ Summit in Sunnylands, California recently, President Joko “Jokowi” Widodo delivered a counterterrorism narrative called the “Indonesian Digital Initiative: Empowering Peaceful Leaders”. This initiative stressed the importance of social media in responding to terrorism and radicalized movements. Not only did the summit result in a joint commitment…

  • Pilkada law: Betrayal of democracy, Constitution

    Last week, 226 lawmakers put an end to the direct election of governors, mayors and regents. The new Regional Elections (Pilkada) Law will authorize legislative bodies to nominate and select the candidates for local leaders. Gone are the days when the people were directly involved in the election process. Gone…