Kebutuhan Hukum Perlindungan Data Pribadi

IMG_20200109_175237_113Pada pidato kenegaraan dalam rangka peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 74, Presiden Joko Widodo telah menekankan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak warga. Guna mendukung hal itu, peraturan perundang-undangan harus segera disiapkan, tanpa kompromi, kata Presiden (16/8). Pernyataan ini sesungguhnya dapat dimaknai sebagai bentuk cepat tanggap (responsiveness) dari negara atas perkembangan aktual pemanfaatan teknologi digital, yang berbasis pada data. Sebagai tindak lanjut pernyataan itu, pemerintah sendiri telah mengusulkan pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi dalam prioritas legislasi tahun 2020 mendatang (25/11).

Continue reading Kebutuhan Hukum Perlindungan Data Pribadi

Wiretapping practices in ASEAN countries, a brief comparison

intersepsi komunikasUN special rapporteur for freedom of opinion and expression Frank La Rue gave a special attention to the issue of the right to privacy, considering the heights of practices on surveillance and citizens’ private communication interceptions. In his report, La Rue confirmed on the needs for each country to have its own laws, which should clearly describe the conditions that the rights for individual privacy may be limited under certain terms, and measurements on this rights should be taken based on a special decision. This decision should be taken by the state authorities guaranteed by law to perform the act. To compare the practices on wiretapping in South East Asian Countries, Indonesia could take a look at Malaysia and the Philippines. The wiretapping-related regulation in Malaysia is similar to Indonesia, while the Philippines portraits the opposite regulation.

Continue reading Wiretapping practices in ASEAN countries, a brief comparison

Human rights and Internet governance

Bali is hosting another world-scale conference, the Internet Governance Forum (IGF), from Oct. 22 to 25. The IGF may sound less merrier than the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit earlier this month, but it is obviously important for Indonesia, home to 63 million frequent Internet users. The IGF, which is basically the world’s biggest Internet-policy event, will gather stakeholders representing states, the private sector and civil society. The forum is a perfect moment to discuss the link between Internet usage and freedom of speech and expression.

Continue reading Human rights and Internet governance

Kita Perlu UU Perlindungan Data Pribadi

BeFunky_Summer1_1Ancaman penyalahgunaan data pribadi di Indonesia menjadi kian mengemuka, terutama sejak pemerintah menggulirkan program KTP elektronik (e-KTP), serta rencana kepolisian untuk membangun Indonesia Automatic Fingerprints Identification System (INAFIS). Untungnya polisi kemudian membatalkan rencana tersebut, karena dianggap tumpang tindih dengan program e-KTP. Selain program perekaman data pribadi oleh pemerintah, perekaman juga dilakukan oleh swasta, seperti bank dan penyedia layanan telekomunisi. Terkait hal ini, beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan dengan adanya informasi mengenai dugaan bocornya 25 juta data pelanggan telepon seluler.

Continue reading Kita Perlu UU Perlindungan Data Pribadi