Kebutuhan Hukum Perlindungan Data Pribadi

IMG_20200109_175237_113Pada pidato kenegaraan dalam rangka peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 74, Presiden Joko Widodo telah menekankan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak warga. Guna mendukung hal itu, peraturan perundang-undangan harus segera disiapkan, tanpa kompromi, kata Presiden (16/8). Pernyataan ini sesungguhnya dapat dimaknai sebagai bentuk cepat tanggap (responsiveness) dari negara atas perkembangan aktual pemanfaatan teknologi digital, yang berbasis pada data. Sebagai tindak lanjut pernyataan itu, pemerintah sendiri telah mengusulkan pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi dalam prioritas legislasi tahun 2020 mendatang (25/11).

Continue reading Kebutuhan Hukum Perlindungan Data Pribadi

Perempuan dan Internet: Berbagai Sisi Kerentanan

perempuanKasus Baiq Nuril di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dinyatakan bersalah menyebarkan konten bermuatan kesusilaan melalui internet, menarik untuk dilihat lebih jauh hubungan antara perempuan dengan internet. Dari kronologisnya, Nuril sesungguhnya adalah korban kekerasan seksual, namun dia justru dikenakan hukuman pidana saat berupaya mengungkap kasus tersebut. Kasus ini dapat menjadi salah satu contoh betapa rentannya perempuan dalam pemanfataan teknologi internet, khususnya pada masalah kejahatan siber melawan perempuan (cybercrime against women). Namun demikian, masalah perempuan dan internet, tentu tidak semata-mata pada isu kriminalisasi, ada sejumlah soal lain, yang bila diidentifikasi setidaknya dapat dipetakan menjadi tiga permasalahan: (1) Akses, dapat dilihat dari dua sisi: layanan akses (infrastruktur), dan akses konten informasi; (2) Viktimisasi, bentuknya beragam: kriminalisasi, online harassment, dan bentuk cyber abuse lainnya; (3) Privasi, mulai dari cyber stalking, impersonation, disclosure of identity & personal data, illegal access.

Continue reading Perempuan dan Internet: Berbagai Sisi Kerentanan