Kebutuhan Revisi UU ITE

Peluang merevisi kembali Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuka Presiden Joko Widodo telah mendapatkan respons beragam di masyarakat.

Beberapa pihak menilai hal itu sebatas pernyataan retorik semata, merespons besarnya tekanan terhadap adanya dugaan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah (legitimate expression).

Sejumlah pihak yang lain menganggap pernyataan itu sebagai ”sinyal positif” dalam upaya memperbaiki beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sekaligus merespons perkembangan aktual teknologi internet.

Harus diakui UU ITE yang pertama kali dilahirkan pada 2008, dan kemudian diubah secara terbatas pada 2016, sejumlah materinya cenderung usang (obsolete) dan kurang mampu merespons berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet saat ini.

Apalagi dengan cakupan materi yang bersifat ”sapu jagat” (one for all), mengatur semua hal yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Mulai dari sistem elektronik, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, transaksi elektronik, perlindungan data elektronik, intersepsi komunikasi, hingga kejahatan siber.

Continue reading Kebutuhan Revisi UU ITE