Sosial Politik

July 7, 2010

Dari Demokrasi Ke Doi-Krasi: Tentang Hilangnya Rasa Politik

Hujan akhir Januari menyambut kedatangan Penulis di Bumi Nyiur Melambai, Kota Manado. Hari itu, Penulis sengaja datang, dalam rangka pelaksanaan riset lapangan, mengenai masalah-masalah dan pilihan strategi pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya, yang diselenggarakan oleh Demos. Sekeluar dari Bandara Sam Ratulangi, ratusan baliho bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, nampak terpampang sepanjang Continue reading

Ekonomi Politik, Sosial Politik

demokrasi lokal, demokrasi substantif, pilkada, politik, politik lokal
April 15, 2010

Mempertahankan Konstitusionalisme Pancasila

Beberapa orang tokoh pendiri bangsa (founding peoples) dikenal memiliki andil yang signifikan dalam sejarah pembentukan konstitusi Indonesia. Diantaranya adalah Ir. Soekarno, Drs. Mohamad Hatta, Mr. Soepomo, dan Mr. Muhammad Yamin. Dengan latar belakang, dan analisis pemikiran yang berbeda, masing-masing tokoh tersebut memberikan konstribusi luar biasa dalam membidani lahirnya UUD 1945. Perbedaan kiblat konstitusionalisme yang mereka Continue reading

Konstitusionalisme, Nasionalisme, Sosial Politik

konstitusi, Konstitusionalisme, mahkamah konstitusi, pancasila, politik, proklamasi, sejarah konstitusi, tan malaka, yamin
January 7, 2010

Komisi Negara: Antara ‘Latah’ dan Keharusan Transisisional

Menegaskan apa yang sudah diutarakan Montesquieu pada abad sebelumnya, kaum Federalist Amerika percaya, bahwa pemusatan kekuasaan pada satu tangan, hanya akan melahirkan seorang tiran. James Madison, salah satu premakarsa The Federalist, mengungkapkan, “The accumulation of all powers legislative, executive and judiciary in the same hands, whether of one, a few or many, and whether hereditary, Continue reading

Hukum dan HAM, Konstitusionalisme, Sosial Politik

amandemen konstitusi, Demokrasi, komisi negara, komnas HAM, konstitusi, Konstitusionalisme, kpk, otoritarian, politik, reformasi hukum, restrukturisasi komisi negara, transisi demokrasi
August 4, 2009

Putusan MA Berlaku Prospektus

Tahapan Pemilu Legislatif 2009 sudah mendekati titik akhir. Akan tetapi, centang perenang permasalahan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009 kembali mengemuka, dengan keluarnya Putusan MA yang membatalkan Pasal 22 huruf C dan Pasal 23 ayat (1), serta (3) Peraturan KPU 15/2009. Pasal 23 peraturan a quo, yang mengatur metode penghitungan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota Continue reading

Hukum dan HAM, Konstitusionalisme, Sosial Politik

beschiking, DPR, ex nunc, ex tunc, Mahkamah Agung, MK, pemilu 2009, Peraturan KPU No. 15, perselisihan hasil pemilu, Prospektif, Putusan MA, regeling, retroaktif, Uji Materiil Peraturan KPU
June 19, 2009

Menimbang Kembali Kewenangan MK

Meski tanpa didahului dengan amandemen konstitusi dan revisi UU Mahkamah Konstitusi yang mengubah kewenangan MK, putusan MK No. 72-73/PUU-II/2004 tentang judicial review UU Pemerintahan Daerah, secara tersirat telah mengalihkan salah satu kewenangan konstitusional MA ke MK. Putusan pengujian UU Pemerintahan Daerah tersebut menyatakan, kendati pemilihan kepala daerah langsung menjadi amanat dari Pasal 18 ayat (4) Continue reading

Hukum dan HAM, Konstitusionalisme, Sosial Politik

constitutional complain, constitutional court, constitutional question, kewenangan MK, mahkamah konstitusi, MK, pemilu, sengketa hasil pemilu, sengketa hasil pilkada, UU pemda
June 15, 2009

Quo Vadis Neoliberalisme: WTO Pilar Trinitas Tak Suci Neoliberalisme

Menjelang pelaksanaan pemilu presiden 2009 kembali mencuat isu neoliberalisme, sebagai satu ideology kekinian yang dianut oleh banyak negara di dunia. Baik para pendukung maupun penentangnya masing-masing memiliki argumentasi mengapa membela atau menolak ideologi ini. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara penghamba neoliberal, terutama bilamana dilihat dari kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diambil para pemimpin Continue reading

Ekonomi Politik, Sosial Politik

boediono, ekonomi kerakyatan, ekonomi neoliberal, globalisasi, kapitalisme, neoliberal, Neoliberalisme, pemilu 2009, Pilpres, pilpres 2009, sby, visi misi capres
June 11, 2009

Menanti Langkah Progresif MK

Sembilan parpol dinyatakan lolos ambang batas parlemen (parliamentary treshold) pada Pemilu 2009, sedangkan sisanya terpaksa harus turun gelanggang, tidak dapat menikmati empuknya kursi parlemen. Dengan segala karut-marutnya, sudah pula ditetapkan calon anggota legislatif dan perseorangan calon anggota DPD yang berhak duduk di kursi DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, periode 2009-2014. Selain itu, untuk Continue reading

Hukum dan HAM, Konstitusionalisme, Sosial Politik

caleg, DPD, konstitusional, mahkamah konstitusi, MK, parliamentary treshold, parpol, pemilu 2009, perselisihan hasil pemilu, putusan MK, sengketa hasil pemilu
March 30, 2009

Mengembalikan Kedaulatan Rakyat

Meski pelaksanaan Pemilu 2009 berlari kian mendekat, rupa-rupanya perdebatan di level kebijakan kepemiluan belum juga usai. UU 10/2008 sebagai payung pelaksanaan Pemilu 2009 masih tetap ramai menjadi objek gugatan judicial review ke MK. Bahkan parpol yang turut serta membentuk undang-undang tersebut ikut pula mempersoalkan konstitusionalitasnya. UU 10/2008 benar-benar telah memecah belah para pelaku politik ke Continue reading

Sosial Politik

DPR, judicial review, kedaulatan rakyat, MK, partai politik, pemilu 2009, putusan MK, suara terbanyak
December 10, 2008

Komitmen HAM Produk Legislasi DPR

Terhitung semenjak ditandangani pada 10 Desember 1948, hari ini telah genap enampuluh tahun Universal Declaration of Human Rights (UDHR) diakui oleh negara-negara di dunia. Kendati Indonesia baru mengaksesi pernyataan tersebut pasca-tumbangnya rezim otoritarianisme Orde Baru, namun sejak negara ini didirikan, konstitusi UUD 1945 pada dasarnya telah secara tegas mengakui pentingnya perlindungan terhadap HAM. Ketegasan ini Continue reading

Hukum dan HAM, Sosial Politik

DPR, HAM, Kinerja Legislasi, Komitmen HAM, Legislasi, Perundang-undangan, UDHR
November 26, 2008

Dongeng Besar Neoliberalisme

Neoliberalisme merupakan penjelmaan kembali paham liberalisme klasik dalam jasad dan ruh yang baru. Oleh karenanya, menjadi sulit melakukan pembahasan terhadap neoliberalisme, jikalau kita tidak menyinggung apa itu liberalisme. Paham liberalisme berkonotasi luas, dapat mengacu pada paham ekonomi, politik, dapat pula berkait dengan gagasan agama. Namun demikian, dalam diskursus ini, liberalisme dimaksud ialah terkait dengan liberalisme Continue reading

Ekonomi Politik, Sosial Politik

adam smith, globalisasi, kapitalisme, krisis ekonomi global, neliberalisme, resesi

Pete on Urgensi Pendidikan Politik RakyatJune 18, 2025
Saya berharap pemilu mendatang dapat membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Esther on Gagasan Pembentukan MK di IndonesiaFebruary 14, 2025
Nice post thankss for sharing
Sarah M Hussein on ContactJuly 12, 2023
Assalammualaikum Wr. Wb. Izin Pak Wahyu, saya Sarah dari RRI Batam. Pak berkenan kiranya untuk berbagi Contact person Pak, karena…
Percaya Takdir on Menjejaki Kembali Problematika Hukum IndonesiaFebruary 24, 2023
what a nice content
Erica on UU Ormas dan pembangkangan sipil: sebuah ulasan singkatNovember 21, 2022
Thanks for postingg this