WahyudiDjafar's Blog

Hujan akhir Januari menyambut kedatangan Penulis di Bumi Nyiur Melambai, Kota Manado. Hari itu, Penulis sengaja datang, dalam rangka pelaksanaan riset lapangan, mengenai masalah-masalah dan pilihan strategi pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya, yang diselenggarakan oleh Demos. Sekeluar dari Bandara Sam Ratulangi, ratusan baliho bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, nampak terpampang sepanjang jalan hingga pusat kota Manado. Dari informasi yang diperoleh, pada medio 2010 ini, Kota Manado dan Propinsi Sulawesi Utara, akan melangsungkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Melihat  banyak dan beranekaragamnya ukuran baliho yang terpampang, kesan yang pertama muncul, begitu besarkah ambisi masyarakat Manado terhadap politik? Hingga begitu banyak bakal calon, yang berkehendak untuk turut serta berkontestasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pertanyaan ini segera terjawab, setelah beberapa hari Demos berinteraksi dengan sejumlah aktivis gerakan sosial, aktivis politik, pengamat, dan beberapa orang penduduk kota.

Gambaran Umum Manado

Kota Manado memiliki luas wilayah 157,26 KM², dengan jumlah penduduk 422.653 jiwa. Dari jumlah penduduk sebanyak itu, 166.262 jiwa diantaranya bekerja, dengan komposisi 112.483 jiwa penduduk laki-laki, dan 53.779 jiwa penduduk perempuan. Sementara jumlah rumah tangga miskin di Manado pada 2009, mencapi angka 15.742 keluarga. Secara administrative, Kota Manado dibagi menjadi sembilan kecamatan, dengan delapan puluh tujuh kelurahan. Tiap kelurahan dibagi menjadi beberapa lingkungan, otoritas pemintahan lokal setingkat rukun tetangga, yang seringkali menjadi mesin politik bagi pemimpin politik yang berkuasa.

Kota Pariwisata Dunia menjadi slogan ambisius bagi Manado, pasca-penyelenggaraan Sail Bunaken dan World Ocean Conference (WOC) tahun 2009. Ambisi ini sesungguhnya datang dari Pejabat Walikota Manado yang notabene adalah Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang (SHS), yang berkehendak maju kembali dalam Pilkada Sulut 2010. Sementara Walikota dan Wakil Walikota Manado hasil Pilkada 2005, malah meringkuk di dalam penjara, karena terbukti melakukan korupsi dana APBD, dan dana Bantuan Sosial. Secara politik, Manado dapat dikatakan dalam kondisi tidak normal, karena kepemimpinan politik langsung diambil alih oleh Gubernur Sulawesi Utara.

Saat ini, Pemerintah Kota Manado tengah gencar menggulirkan proyek reklamasi pantai di sepanjang pesisir pantai Manado, yang dikenal dengan “proyek enambelas persen”. Daratan hasil reklamasi pantai ini kemudian dibangun menjadi pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat bisnis, yang menunjang pengembangan Manado sebagai kota jasa. Ironisnya proyek reklamasi ini justru menggusur mata pencaharian sebagain besar nelayan di pesisir Manado. Nelayan-nelayan di sepanjang pantai yang terkena proyek reklamasi dipaksa meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan. Para nelayan yang ingin melanjutkan aktivitasnya sebagai nelayan, memilih bermigrasi ke wilayah Gorontalo atau Sulawesi Tengah. Sementara yang memilih bertahan, terpaksa berubah profesi menjadi tukang parkir, cleaningservice atau pekerjas kasar lainnya, di pusat-pusat perbelanjaan yang baru dibangun.

Dari sisi tradisi, meskipun mayoritas masyarakat Manado berasal dari suku Minahasa, namun pengaruh didikan kolonialisme Portugis dan Belanda, cukup merasuk ke dalam pola hidup dan cara berpikir penduduk Manado. Pengaruh kolonialis eropa, yang terlihat dalam keseharian mereka, adalah kegemaran ‘tampil’, yang merasuk hampir ke sebagian besar masyarakat Manado. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari mereka, ambisi untuk tampil di depan publik begitu besar. Secara sadar masyarakat Manado pun mengakui, perihal kuatnya watak ini, yang selanjutnya ikut berimbas pula pada kehidupan politik dan pengembangan ekonomi Manado. Dalam kehidupan politik, banyaknya kandidat yang berkeinginan untuk tampil, dalam pertarungan Pilkada, menjadi salah satu bukti, kuatnya keinginan tampil dan dikenal orang bagi masyarakat Manado.

Mengguritanya Bosisme

Melihat para bakal calon yang ikut berkontestasi dalam Pilkada Manado, terang para elit lokal, yang menguasai beragam sumberdaya, masih mendominasi deretan kandidat calon walikota dan wakil walikota. Begitu pun dalam Pilkada Sulut, para pemilik kuasa, baik modal maupun kekuasaan dalam arti yang sesungguhnya, masih membanjiri bursa pencalonan. Bahkan sejumlah calon berasal dari politisi-politisi kawakan, yang sebelumnya melanglang buana dalam belantara politik di tingkat pusat. Entah angin apa, yang membawa mereka kembali ke daerah, ikut merebut ruang-ruang politik, yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang secara serius berjuang membangun basis di daerah.

Para  kandidat yang turut berkontestasi bilamana ditilik dari rekam jejaknya, adalah mereka para pemilik sejumlah lahan-lahan pertambangan di Sulawesi Utara. Para elit ekonomi ini merangsek masuk ke dalam dunia politik, melalui sejumlah partai politik, dengan menduduki posisi elit di partai. Kalau pun bukan pemilik kuasa ekonomi, mereka yang ikut bertarung adalah aktor-aktor incumbent dan keturunannya. Dalam satu keluarga, akan ditemui beberapa orang yang turut terlibat dalam pencalonan, misalnya Bapaknya maju dalam pencalonan gubernur, sementara sang anak maju dalam pencalonan walikota. Adapula yang Ibunya maju sebagai bupati di wilayah A, sedangkan Anaknya mencalonkan diri sebagai bupati di wilayah B. Persaingan antar-keluarga pun terlihat kentara dalam pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Utara. Beberapa keluarga bersaing memperebutkan posisi kunci kekuasaan di sejumlah wilayah ini. Semakin banyak suatu keluarga menduduki kursi-kursi kekuasaan, maka keluarganya akan semakin terpandang dan dihormati.

Akibat dari itu semua, politik uang merajalela. Untuk mendongkrak popularitas dan mencoba mendekati konstituen pemilih, para kandidat menyebar uangnya. Visi misi kandidat menjadi tidak dianggap penting untuk digembar-gemborkan, karena yang terpenting menurut mereka adalah otak, otot dan gizi (kecerdasan, kukuatan massa, dan logistik yang kuat). Sementara perang slogan terjadi pada kandidat incumbent. Para kandidat incumbent berlomba-lomba membuat slogan di seluruh dinas pemerintah, dengan menjadikan nama kandidat sebagai akronim. Khusus untuk Kota Manado, karena pejabat walikotanya adalah gubernur Sulawesi Utara, yang akan bertarung kembali pada pilkada 2010, maka seluruh dinas di Manado, memiliki slogan yang menggunakan nama gubernur. Misalnya dinas pendidikan menggunakan slogan, ‘semua harus sekolah’ (SHS), dinas kesehatan slogannya, ‘semua harus sehat’ (SHS), dinas sosial memiliki slogan, ‘semua harus sejahtera’ (SHS), dan pada akhirnya masyarakat memelesetkan semua slogan tersebut menjadi, ‘semua hanya slogan’. Sebuah bentuk korupsi politik, yang dibungkus dengan begitu menarik dalam program-program pemerintah, yang dibiayai anggaran negara.

Gencarnya politik uang juga telah menguatkan hubungan patrimonialistik (penghambaan), antara kandidat dengan orang-orang di sekelilingnya. Dengan menggunakan analisis yang dikemukakan John T. Sidel (2004), hubungan penghambaan atau perkawulaan inilah yang kemudian makin membesarkan bercokolnya bosisme di Sulawesi Utara. Di mana para elit lokal makin memegang kuasa atas segala-galanya, baik politik, ekonomi maupun sosial. Sementara aktor-aktor demokratik yang diharapkan akan membawa banyak perubahan, justru makin tenggelam dan terpinggirkan, akibat ditelan oleh mengguritanya para bos ini. Kekhawatiran berikutnya, jikalau bosisme terus bercokol, adalah kemungkinan besarnya angka korupsi, akibat kuatnya hubungan antara patron dengan client. Seperti diketahui, kuatnya relasi patternalistic (patron-client), adalah salah satu penyebab membudayanya perilaku korupsi dalam struktur masyarakat Indonesia. Korupsi dibangun dalam jejaring-jejaring (chambals) antara para patron dengan para client, akibatnya korupsi begitu sistemik dan sulit diberantas, karena akar dan jejaringnya yang sangat kuat mencengkram.

‘Janji Politik Ditulis Pakai Lidah, dengan Tinta Ludah’

Mengguritanya bosisme dan politik uang telah berdampak luar biasa pada sikap politik masyarakat di Sulawesi Utara, khususnya masyarakat miskin. Gencarnya politik uang, dan tidak kunjung dipenuhinya janji-janji politik para kandidat dalam setiap pemilihan umum, menjadikan masyarakat miskin makin tidak percaya dengan arti politik. Politik yang diharapkan akan membawa perubahan, melalui sebuah mekanisme demokrasi, justru menjadi sebuah ruang tanpa makna dan tanpa rasa. Para aktor politik datang pada masyarakat, bak sinterklas, menjelang penyelenggaraan pemilihan umum. Mereka datang membawa segepok amplop dan segendong bingkisan, untuk mengambil hati para pemilih.

Di tengah masyarakat mereka mengobral janji kesejahteraan dan perubahan, dengan harapan terpilih dalam pemilu. Tetapi apa yang terjadi setelah terpilih? Janji hanya tinggal janji, kesejahteraan masyarakat manjadi prioritas nomor sekian, yang tidak penting untuk segera dipenuhi. Karena peristiwa macam inilah, masyarakat menjadi kian tidak percaya pada politik. Menurut mereka, janji-janji politik yang diobral para kandidat, hanyalah janji lidah yang ditulis dengan ludah, yang akan segera hilang begitu selesai berucap. Imbas lebih jauhnya, masyarakat mengartikan demokrasi sebatas mekanisme prosedural formal belaka, sebuah program pemerintah yang meminta masyarakat untuk datang memilih. Sementara tentang politik, mereka memaknai politik sebatas instrument untuk meningkatkan harga dan kepercayaan diri. Dalam masyarakat berkembang, siapa saja yang mampu ngomong politik dalam perbincangan sehari-hari, maka akan dianggap memiliki derajat sosial tinggi dan berpengetahuan luas. Lebih sempit lagi, politik hanyalah persitiwa bagi-bagi uang dan bingkisan (politik karitatif).

Akibat tingkah polah para pelaku politik, yang menempatkan masyarakat sekedar menjadi objek politik, telah berakibat pada hilangnya rasa politik masyarakat. Politik menjadi tanpa makna, demokrasi menjadi identik dengan uang dan bingkisan yang dibawa para kandidat menjelang pemilihan (politik karitatif). Dari penelusuran yang dilakukan Demos, setidaknya ada tiga alasan yang menjadikan masyarakat tidak percaya lagi pada politik sebagai sebuah instrument perubahan, dan mereka lebih memilih uang dari para kandidat. Pertama, bahwa pembanguan dari pemerintah berkuasa telah gagal, terbukti mereka tetap miskin dan tidak sejahtera; Kedua, mereka lebih baik memilih kandidat yang memberikan uang, toh kandidat yang tidak memberikan uang sebenarnya mereka berwatak sama dan punya uang, tetapi kikir pada masyarakat; Ketiga, siapa pun pemimpin yang terpilih, nasib mereka tetap saja tidak berubah. Bagi masyarakat, demokrasi telah menjadi doi-krasi, dimana doi (duit—uang) sesungguhnya lebih memiliki kuasa daripada demos (warga).

Dalam kasus ini, sudah seharusnya para pemegang otoritas keagaamaan, GMIM (Gereja Mahesi Injili di Minahasa) khususnya, sebagai gereja terbesar di Sulawesi Utara, dan organisasi keagamaan lainnya, untuk melakukan upaya-upaya perbaikan sikap politik masyarakat. Agak sulit untuk berharap pada aktor-aktor masyarakat sipil, mengingat pengaruh mereka yang tidak terlalu mengakar di masyarakat. Dari pengamatan Demos, organisasi keagamaan begitu memiliki peran dan otoritas yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka cukup ampuh dalam mempengaruhi para pengambil kebijakan, jika hendak mengeluarkan suatu kebijakan publik. Para pemuka agama melalui khotbah-khotbah keagamaannya dapat mendorong masyarakat, untuk merebut ruang-ruang politik, agar tidak hanya dikuasi oleh segelintir elit politik, yang sekedar memperjuangkan kepentingan kelompok mereka. Dengan merangseknya masyarakat ke dalam ruang-ruang politik, diharapakan demokrasi akan lebih bermakna dan akan memberi jalan bagi kesejahteraan. [Yud]

(tulisan ini, sebelumnya pernah dimuat dalam news letter Demos)