Pemikiran tentang Kedaulatan (Souvereignty)

liberation_smallKonsep modern tentang kedaulatan, pertama kali mengemuka pada akhir abad ke enam belas, sebagai tanggapan atas fenomena kemunculan negara teritorial. Gagasan teoritik tentang kedaulatan pada mulanya dikemukakan oleh Jean Bodin, salah seorang pemikir renaissance asal Prancis, pada 1576, melalui karangannya, “Les Six Livres de la Republique.” Bodin menafsirkan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi terhadap warganegara dan rakyat-rakyatnya, tanpa dibatasi oleh undang-undang. Dari penafsiran terlihat jelas, bahwa kemunculan konsepsi kedaulatan adalah berangkat dari fakta politik yang mendasar saat itu, yaitu lahirnya negara. Tentang negara, Bodin banyak merujuk pendapat Aristoteles, ia memaknai negara sebagai keseluruhan dari keluarga-keluarga dengan segala miliknya, yang dipimpin oleh akal budi seorang penguasa yang berdaulat.[1] Negara berbeda dengan masyarakat lainnya, karena adanya summa potestas (kekuasaan tertinggi). Menurut Bodin, salah satu aspek kedaulatan ialah kekuasaan untuk menjadikan hukum sebagai cara untuk mengefektifkan kehendak kedaulatan, karenanya Bodin kemudian menyamakan antara undang-undang dengan hukum.[2] Pemikiran Bodin ini selanjutnya diperkuat oleh Thomas Hobbes, meski dengan memberi beberapa catatan.

Continue reading Pemikiran tentang Kedaulatan (Souvereignty)

Pemilu 2009 dan Nasib Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pascaputusan MK

Silang sengkarut kondisi perpolitikan nasional mulai kita rasakan semenjak beberapa waktu terkahir. Wajar, pelaksanaan Pemilu 2009 kian berlari mendekat. Para pelaku politik saling berebut untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya, mencoba meraup untung dengan beragam cara dan argumen. Centang-perenangnya kepentingan dan nafsu serakah para pelaku politik bisa kita lihat dari terjadinya banyak inkonsistensi dan kontradiksi pengaturan tentang system dan mekanisme politik. Fakta empiris tersebut menunjukkan, besarnya kepentingan partai politik dalam menginfiltrasi setiap peraturan perundang-undangan yang berkait dengan system dan mekanisme politik. Kondisi tersebut berakibat pada tidak adanya sinergisitas antara peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya. Selain fakta tarik ulur kepentingan di setiap peraturan perundangan bidang politik, fenomena menarik lainnya dalam perpolitikan nasional, adalah semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pelaku politik yang berasal dari partai politik. Masyarakat nampaknya mulai jengah, dengan segala macam tingkah polah partai politik, yang tak kunjung memenuhi janji-janjnya. Mereka—masyarakat—kian sadar dengan posisinya, yang sekedar dijadikan sebagai mesin pendulang suara oleh partai politik ketika berlangsung pemilihan umum. Tetapi, setelah proses pemilihan berakhir, mereka dicampakkan. Janji muluk para pelaku politik sewaktu masa kampanye, hanya menjadi janji manis, yang teramat berat untuk diimplementasikan.

Continue reading Pemilu 2009 dan Nasib Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pascaputusan MK

Mengapa Harus ke Barat?

Semenjak lama, pemikir orientalis telah berusaha keras untuk melakukan dikotomi antara Timur dengan Barat. Barat identik dengan kemajuan, kaya, dan berpendidikan tinggi. Sedangkan Timur selalu diasosiasikan dengan keterbelakangan, tergantung, dan miskin. Pada sisi tertentu disparitas antara Timur dan Barat memang benar ada, meskipun sebenarnya, mayoritas pembedaan itu lebih banyak direkayasa, sebagai bagian dari sekenario besar kolonialisme, Barat—Eropa terhadap Timur—Asia. Pemikiran tersebut, berusaha memberi legitimasi, bahwa Barat adalah lebih tinggi, lebih berbudaya, dan Timur harus selalu berkaca padanya—Barat. Dengan kerangka pikir orientalis, Timur akan terus-menerus merasa, kerdil, terbelakang, dan tak dapat hidup tanpa bantuan Barat. Paradigma semacam ini, tentunya tak layak untuk terus dipertahankan pada masa sekarang, karena hanya akan menguatkan teori ketergantungan, yang memang diciptakan oleh Barat.

Continue reading Mengapa Harus ke Barat?

Sebuah Catatan untuk GOLKAR

golkar_way1Meski secara formal dan simbolik rezim neofasis-militer Orde Baru sudah runtuh delapan tahun lalu, namun sekian banyak penyakit warisannya masih membekas, bahkan tereproduksi dan terus meledak. Salah satunya adalah kendaraan politik andalan Soeharto, yang selalu dan hampir pasti mengantar sang tiran menuju puncak kekuasaan. “GOLKAR”, tidak lain dan tidak bukan menjadi turangga Soeharto, dalam makna filosofis yang mendalam seorang pria jawa. Semenjak berdirinya, tahun 1964, ketika statusnya masih Sekretariat Bersama Golongan Karya, sepertinya GOLKAR memang sudah dirancang dan diproyeksikan untuk mengawal dan mem-back up sebuah rezim militer Angkatan Darat (AD), yang akan segera dibangun oleh AD golongan kanan tengah pimpinan Soeharto dan Ali Murtopo. Usaha AD untuk mencengkramkan kuasanya di Indonesia, sebenarnya sudah dimulai sejak lama, yakni sejak nasionalisasi aset-aset asing yang dilakukan oleh Presiden Soekarno tahun 1959-1962. Saat itu proses dan penguasaan korporasi-korporasi asing yang dinasionalisasikan, diserahkan sepenuhnya kepada AD yang dipimpin oleh Jenderal Nasution, tidak diserahkan dan diurus oleh rakyat sipil. Dari sini dapat dibaca betapa kuatnya pengaruh militer khususnya AD di Indonesia.

Continue reading Sebuah Catatan untuk GOLKAR