Konstitusionalisme

October 18, 2011

Catatan Putusan Pengujian UU No. 8/2011 tentang Perubahan UU No. 24/2003 tentang MK

Selasa, 18 Oktober 2011 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan atas perkara permohonan pengujian UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut sebagaimana diajukan oleh pemohon perkara No. 48/PUU-IX/2011 dan perkara No. 49/PUU-IX/2011. Dalam pengujian ini, sedikitnya 17 ketentuan yang tersebar di 10 pasal UU No. Continue reading

Hukum dan HAM, Konstitusionalisme

judicial review, Konstitusionalisme, Putusan Pengujian UU MK, Ultra Petita, UU Mahkamah Konstitusi, UU MK
January 11, 2011

Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum

Bila dilacak akarnya, gagasan tentang negara hukum, adalah kelanjutan dari pemikiran tentang pembatasan kekuasaan, sebagai salah satu prinsip dari konstitusionalisme-demokrasi. Inti dari pemikiran tentang negara hukum, adalah adanya pembatasan terhadap kekuasaan, melalui sebuah aturan yuridis—undang-undang. Seperti diungkapkan Andrew Heywood, menurutnya dalam ruang lingkup yang sempit, konstitusionalisme dapat ditafsirkan sebatas penyelenggaraan negara yang dibatasi oleh undang-undang Continue reading

Hukum dan HAM, Konstitusionalisme

Hak Asasi Manusia, human rights, keadilan, konstitusi, mahkamah konstitusi, negara hukum, the rule of law
April 15, 2010

Mempertahankan Konstitusionalisme Pancasila

Beberapa orang tokoh pendiri bangsa (founding peoples) dikenal memiliki andil yang signifikan dalam sejarah pembentukan konstitusi Indonesia. Diantaranya adalah Ir. Soekarno, Drs. Mohamad Hatta, Mr. Soepomo, dan Mr. Muhammad Yamin. Dengan latar belakang, dan analisis pemikiran yang berbeda, masing-masing tokoh tersebut memberikan konstribusi luar biasa dalam membidani lahirnya UUD 1945. Perbedaan kiblat konstitusionalisme yang mereka Continue reading

Konstitusionalisme, Nasionalisme, Sosial Politik

konstitusi, Konstitusionalisme, mahkamah konstitusi, pancasila, politik, proklamasi, sejarah konstitusi, tan malaka, yamin
January 7, 2010

Komisi Negara: Antara ‘Latah’ dan Keharusan Transisisional

Menegaskan apa yang sudah diutarakan Montesquieu pada abad sebelumnya, kaum Federalist Amerika percaya, bahwa pemusatan kekuasaan pada satu tangan, hanya akan melahirkan seorang tiran. James Madison, salah satu premakarsa The Federalist, mengungkapkan, “The accumulation of all powers legislative, executive and judiciary in the same hands, whether of one, a few or many, and whether hereditary, Continue reading

Hukum dan HAM, Konstitusionalisme, Sosial Politik

amandemen konstitusi, Demokrasi, komisi negara, komnas HAM, konstitusi, Konstitusionalisme, kpk, otoritarian, politik, reformasi hukum, restrukturisasi komisi negara, transisi demokrasi
November 11, 2009

Membongkar Mafia Hukum

Give me good judges, good supervisory judges, good prosecutors, and good police officers, I can have good law enforcement, although with a poor criminal code. (Profesor Taverne) Mungkin kita telah melupakan penuturan dari almarhum Dr. Yap Tian Him, tentang suatu kejadian di tahun 1950-an, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seorang hakim, Lie Oen Hock, sempat Continue reading

Hukum dan HAM, Konstitusionalisme, Korupsi

anggodo widjojo, daniel s. lev, dekonstruksi, dekonstruksi hukum, derrida, jaksa, jaksa agung, komisi kejaksaan, komisi kepolisian, komisi yudisial, lpsk, mafia hukum, mafia peradilan, polisi, polri, reformasi hukum, tim 8
November 6, 2009

‘Bola Liar’ Perppu

Inflasi Perppu tidak terhindarkan pada pemerintahan Yudhoyono. Dalam lima tahun pemerintahannya, sedikitnya 16 Perppu dikeluarkan. Tidak sedikit pengaturan yang sifatnya teknis, dibawa hingga ke tingkat undang-undang. Bahkan di akhir jabatannya, Presiden menerima kecaman keras dari masyarakat, akibat dikeluarkannya Perppu Perubahan UU KPK, yang dianggap mengganggu independensi dan imparsialitas KPK. Konstitusi memang memberi wewenang kepada Presiden, Continue reading

Hukum dan HAM, Konstitusionalisme

DPR, MK, Otoritarianisme Perppu, Pengujian Perppu, Perppu, Presiden
August 4, 2009

Putusan MA Berlaku Prospektus

Tahapan Pemilu Legislatif 2009 sudah mendekati titik akhir. Akan tetapi, centang perenang permasalahan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009 kembali mengemuka, dengan keluarnya Putusan MA yang membatalkan Pasal 22 huruf C dan Pasal 23 ayat (1), serta (3) Peraturan KPU 15/2009. Pasal 23 peraturan a quo, yang mengatur metode penghitungan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota Continue reading

Hukum dan HAM, Konstitusionalisme, Sosial Politik

beschiking, DPR, ex nunc, ex tunc, Mahkamah Agung, MK, pemilu 2009, Peraturan KPU No. 15, perselisihan hasil pemilu, Prospektif, Putusan MA, regeling, retroaktif, Uji Materiil Peraturan KPU
June 19, 2009

Menimbang Kembali Kewenangan MK

Meski tanpa didahului dengan amandemen konstitusi dan revisi UU Mahkamah Konstitusi yang mengubah kewenangan MK, putusan MK No. 72-73/PUU-II/2004 tentang judicial review UU Pemerintahan Daerah, secara tersirat telah mengalihkan salah satu kewenangan konstitusional MA ke MK. Putusan pengujian UU Pemerintahan Daerah tersebut menyatakan, kendati pemilihan kepala daerah langsung menjadi amanat dari Pasal 18 ayat (4) Continue reading

Hukum dan HAM, Konstitusionalisme, Sosial Politik

constitutional complain, constitutional court, constitutional question, kewenangan MK, mahkamah konstitusi, MK, pemilu, sengketa hasil pemilu, sengketa hasil pilkada, UU pemda
June 11, 2009

Menanti Langkah Progresif MK

Sembilan parpol dinyatakan lolos ambang batas parlemen (parliamentary treshold) pada Pemilu 2009, sedangkan sisanya terpaksa harus turun gelanggang, tidak dapat menikmati empuknya kursi parlemen. Dengan segala karut-marutnya, sudah pula ditetapkan calon anggota legislatif dan perseorangan calon anggota DPD yang berhak duduk di kursi DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, periode 2009-2014. Selain itu, untuk Continue reading

Hukum dan HAM, Konstitusionalisme, Sosial Politik

caleg, DPD, konstitusional, mahkamah konstitusi, MK, parliamentary treshold, parpol, pemilu 2009, perselisihan hasil pemilu, putusan MK, sengketa hasil pemilu
November 27, 2008

Judicial Review: Sebuah Pengantar

Pertama, terlebih dahulu kita posisikan tentang istilah atau term dari judicial review itu sendiri. Sebab ahli hukum pada umumnya acapkali terjebak dalam penggunaan istilah constitutional review, judicial review dan hak menguji (toetsingsrecht). Konsepsi judicial review hadir dalam kerangka objek yang lebih luas, dibandingkan dengan konsep contstitutional review, yang hanya sebatas pengujian konstitusional suatu aturan hukum Continue reading

Hukum dan HAM, Konstitusionalisme

constitutional review, hakim konstitusi, judicial review, Konstitusionalisme, mahkamah konstitusi, MK, pengujian undang-undang

Pete on Urgensi Pendidikan Politik RakyatJune 18, 2025
Saya berharap pemilu mendatang dapat membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Esther on Gagasan Pembentukan MK di IndonesiaFebruary 14, 2025
Nice post thankss for sharing
Sarah M Hussein on ContactJuly 12, 2023
Assalammualaikum Wr. Wb. Izin Pak Wahyu, saya Sarah dari RRI Batam. Pak berkenan kiranya untuk berbagi Contact person Pak, karena…
Percaya Takdir on Menjejaki Kembali Problematika Hukum IndonesiaFebruary 24, 2023
what a nice content
Erica on UU Ormas dan pembangkangan sipil: sebuah ulasan singkatNovember 21, 2022
Thanks for postingg this