Sosial Politik

May 4, 2020

Ancaman Eksploitasi Data Pribadi dalam Pemilu

Perkembangan politik mutakhir yang menekankan pada penggunaan data skala besar, untuk kepentingan strategi pemenangan, telah menempatkan data pemilih sebagai instrumen inti dalam pemilu, yang penuh dengan ancaman dan risiko. Lebih jauh, hasil analisis data pribadi pemilih dalam skala besar, tidak hanya dapat digunakan untuk kepentingan politik elektoral, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, termasuk Continue reading

Digital Rights, hak atas privasi, Hukum dan HAM, Konstitusionalisme, perlindungan data pribadi, Sosial Politik

data pemilu, data pribadi, eksploitasi data pribadi, hak atas privasi, iklan politik, kampanye pemilu, media sosial, pemilu, political ads, Political Behavioral Targeting, Political Micro Targeting, Privasi, social media
November 14, 2018

Perempuan dan Internet: Berbagai Sisi Kerentanan

Kasus Baiq Nuril di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dinyatakan bersalah menyebarkan konten bermuatan kesusilaan melalui internet, menarik untuk dilihat lebih jauh hubungan antara perempuan dengan internet. Dari kronologisnya, Nuril sesungguhnya adalah korban kekerasan seksual, namun dia justru dikenakan hukuman pidana saat berupaya mengungkap kasus tersebut. Kasus ini dapat menjadi salah satu contoh betapa Continue reading

Hukum dan HAM, Sosial Politik

akses internet, cybercrime, cybercrime against women, gender and ICT, gender and privasi, internet, kesusilaan, kriminalisasi perempuan, perempuan, perempuan dan internet, privasi perempuan
April 15, 2016

Problematika Blokir Internet

Dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai pemblokiran konten internet kembali menyeruak ke publik. Keriuhan ini terutama pasca penutupan sejumlah situs yang kontennya dinilai mengandung muatan radikalisme/terorisme, serta rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup beberapa layanan media sosial, termasuk layanan video, karena dinilai tidak bersih dari muatan pornografi. Continue reading

Ekonomi Politik, Hukum dan HAM, Sosial Politik

blocking, filtering, internet censorship, internet content, Internet dan HAM, internet law, pemblokiran internet
October 8, 2014

Pilkada law: Betrayal of democracy, Constitution

Last week, 226 lawmakers put an end to the direct election of governors, mayors and regents. The new Regional Elections (Pilkada) Law will authorize legislative bodies to nominate and select the candidates for local leaders. Gone are the days when the people were directly involved in the election process. Gone are the days when independent Continue reading

Hukum dan HAM, Konstitusionalisme, Sosial Politik

Indonesia constitutional court, kedaulatan rakyat, mahkamah konstitusi, Pilkada Langsung, Regional Election
November 29, 2013

Praktik surveillance di Indonesia, seberapa jauh?

Akhir-akhir ini pemberitaan media ramai dengan terkuaknya praktik intersepsi komunikasi yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Awal mula informasi ini berasal dari publikasi majalah Der Spiegel di Jerman, yang menerbitkan dokumen-dokumen dari Edward J. Snowden, mantan kontraktor National Security Agency (NSA) Amerika Serikat. Tidak hanya tindakan penyadapan Continue reading

Hukum dan HAM, Sosial Politik

Edward Snowden, FineFisher, FinSpy, Gamma TSE, Intersepsi Komunikasi, NSA, Penyadapan, Privasi, Surveillance
July 10, 2013

UU Ormas dan pembangkangan sipil: sebuah ulasan singkat

Baru-baru ini setelah disahkannya RUU Ormas menjadi undang-undang, muncul wacana publik untuk melakukan pembangkangan sipil (civil disobedience) terhadap berlakunya undang-undang ini. Sederhananya, publik akan didorong untuk melakukan aksi ketidakpatuhan terhadap perintah dari UU Ormas. Pembangkangan sipil sebagai sebuah gerakan ketidaktaatan hukum untuk tujuan perubahan sosial yang lebih vital, memang dibenarkan dalam era demokrasi. Continue reading

Hukum dan HAM, Sosial Politik

civil disobedience, Henry David Thoreau, pembangkangan sipil, pembangkangan sipil di Indonesia, teori pembangkangan sipil, UU Ormas
June 21, 2013

Human rights protection after reform, on the shadow of failure?

It has been fifteen years after Indonesia witnessed one of its most crucial moments as a democratic country. The May 1998 political reform gave a lot of hopes, particularly on the protection and fulfillment of human rights. The hopes, however, remain grim. While Heinz Klug (2003) states that adopting the human rights principles is among Continue reading

Hukum dan HAM, Sosial Politik

human rights, human rights abuse, human rights legislation, human rights violence in the past, indonesian reform, law reform, political reform
March 7, 2013

Dapil luar negeri dan pemenuhan hak politik warga negara

Beberapa waktu lalu, saya bersama dengan Veri Junaidi, Anggara dan Ibnu Hastomo, kebetulan mendapatkan kuasa dari sejumlah warga negara Indonesia, yang tergabung dalam Diaspora Indonesia, untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Isunya cukup menarik, pemohon yang kesemuanya warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, meminta pembentukan daerah pemilihan (Dapil luar negeri) Continue reading

Hukum dan HAM, Konstitusionalisme, Nasionalisme, Sosial Politik

Buruh Migran, Dapil luar negeri, Diaspora Indonesia, Hak Politik, pemilu
December 19, 2011

Mapping Political Supports to Resolve the Past

This nation has released itself from the clench of an authoritarian regime for more than a decade, however, various issues inherited, as a result of policies made in the past, were still attached in the nation’s journey. One of the main factors of the continuance of the past problems, in daily life, was the unclear Continue reading

Hukum dan HAM, Sosial Politik

human rights abuse, human rights violence in the past, reconciliation, transitional justice
September 14, 2011

Menyelesaikan Masa Lalu, Memulihkan Aceh Sepenuhnya

Bermula dari mansion tua, milik pemerintah Finlandia, yang selalu tertutup salju ketika musim dingin tiba, di Vantaa, 25 kilometer dari Helsinki, ibu kota Finlandia, perundingan damai Aceh dimulai. Dalam mansion yang terletak di tepian sungai, yang mengaliri kota Vantaa ini, berlangsung lima kali putaran perundingan damai, antara delegasi pemerintah RI dan delegasi Gerekan Aceh Merdeka Continue reading

Hukum dan HAM, Lokal, Sosial Politik

Aceh, KKR, Korban, Pelanggaran HAM Masa Lalu, UU KKR

Pete on Urgensi Pendidikan Politik RakyatJune 18, 2025
Saya berharap pemilu mendatang dapat membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Esther on Gagasan Pembentukan MK di IndonesiaFebruary 14, 2025
Nice post thankss for sharing
Sarah M Hussein on ContactJuly 12, 2023
Assalammualaikum Wr. Wb. Izin Pak Wahyu, saya Sarah dari RRI Batam. Pak berkenan kiranya untuk berbagi Contact person Pak, karena…
Percaya Takdir on Menjejaki Kembali Problematika Hukum IndonesiaFebruary 24, 2023
what a nice content
Erica on UU Ormas dan pembangkangan sipil: sebuah ulasan singkatNovember 21, 2022
Thanks for postingg this