Pasca kejatuhan soeharto, hukum selalu menjadi isu hangat yang selalu diperbincangkan di hampir semua kalangan masyarakat negeri ini. Pembicaraan antara lain mengarah pada sejumlah tuduhan, seperti hukum dianggap sebagai penyebab kebobrokan sistem penyelenggaraan negara dan lambatnya penanganan persoalan sosial. Mulai dari menjangkitnya penyakit korupsi di semua lini birokrasi dan sendi-sendi kehidupan bangsa, kasus mafia peradilan yang tumbuh di tiap tingkatan lembaga peradilan, respons kebijakan terhadap bencana alam yang lambat sampai upaya merampok tanah-tanah rakyat dengan menggunakan ijin administrasi dari hukum negara. Disana muncul pertanyaan besar, apakah persoalan yang demikian ruwet ini hanya merupakan akibat perilaku oknum di lapangan semata atau sistem hukum yang kita anut, mulai dari model pendidikan hukum sampai mental dan perilaku aparat penegak hukum. Persoalan korupsi dan mafia peradilan, sejak jaman revolusi, jaman otoritarianisme Suharto, sampai jaman privatisasi, menjadi masalah keseharian penegakan hukum di negeri ini.
Sekilas Pikiran Kelsen: Tulisan Awal Kuliah
Belajar ilmu negara dan hukum tata negara tentu tidak pernah lepas dari pemikiran monumental Hans Kelsen. Seorang pemikir besar tentang negara dan hukum dari Austria, yang selanjutnya berkewarga negaraan Amerika. Karya-karyanya antara lain Allegemeine Staatsslehre, terbit tahun 1925, dan Der Soziologische und der Juristiche Staatsbegriff, terbit tahun 1922. Kelsen merupakan salah satu tokoh yang mempelopori munculnya teori positivisme, dalam kajian ilmu negara teori ini menyatakan bahwa sebaiknya kita tidak usah mempersolakan asal mula negara, sifat serta hakekat negara dan sebagainya, karena kita tidak mengalami sendiri. Konsep ini memang cenderung pragmatis dan skeptis, akan tetapi ini merupakan salah satu usaha Kelsen untuk memisahkan ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lainnya. Menurut Kelsen ilmu hukum tidak perlu lagi mencari dasar negara, kelahiran negara untuknya hanya merupakan suatu kenyataan belaka, yang tidak dapat diterangkan dan ditangkap dalam sebuah yuridis.
Continue reading Sekilas Pikiran Kelsen: Tulisan Awal Kuliah
Pemilu 2009 dan Nasib Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pascaputusan MK
Silang sengkarut kondisi perpolitikan nasional mulai kita rasakan semenjak beberapa waktu terkahir. Wajar, pelaksanaan Pemilu 2009 kian berlari mendekat. Para pelaku politik saling berebut untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya, mencoba meraup untung dengan beragam cara dan argumen. Centang-perenangnya kepentingan dan nafsu serakah para pelaku politik bisa kita lihat dari terjadinya banyak inkonsistensi dan kontradiksi pengaturan tentang system dan mekanisme politik. Fakta empiris tersebut menunjukkan, besarnya kepentingan partai politik dalam menginfiltrasi setiap peraturan perundang-undangan yang berkait dengan system dan mekanisme politik. Kondisi tersebut berakibat pada tidak adanya sinergisitas antara peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya. Selain fakta tarik ulur kepentingan di setiap peraturan perundangan bidang politik, fenomena menarik lainnya dalam perpolitikan nasional, adalah semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pelaku politik yang berasal dari partai politik. Masyarakat nampaknya mulai jengah, dengan segala macam tingkah polah partai politik, yang tak kunjung memenuhi janji-janjnya. Mereka—masyarakat—kian sadar dengan posisinya, yang sekedar dijadikan sebagai mesin pendulang suara oleh partai politik ketika berlangsung pemilihan umum. Tetapi, setelah proses pemilihan berakhir, mereka dicampakkan. Janji muluk para pelaku politik sewaktu masa kampanye, hanya menjadi janji manis, yang teramat berat untuk diimplementasikan.
Continue reading Pemilu 2009 dan Nasib Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pascaputusan MK
Hak Atas Pangan Sekadar Mimpi
Ancaman krisis pangan telah menjadi maasalah bersama-sama Negara-negara di dunia. Krisis pangan berjalan sinergi dengan ancaman krisis energy. Karena kedua sector ini memang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia di dunia. Saking vitalnya persoalan ini, kedua agenda telah menjadi pembicaraan khusus dalam pertemuan negara-negara D8 (kelompok Negara-negara Berkembang—developing countries), dan mengemuka pula pada forum Negara-negara Maju yang tergabung dalam G8. Presiden SBY bahkan secara khusus mengajak negara-negara dunia untuk segera mengatasi krisis pangan. Sebelum berbicara dalam kerangka yang luas (dunia), sebenarnya bagaimana kondisi pemenuhan hak atas pangan di tanah air? Pangan merupakan sesuatu yang sangat vital bagi tumbuh kembangnya suatu negara, karena keberlanjutan pembangunan suatu negara akan sangat bergantung pada tercukupinya kebutuhan pangan warganegaranya. Begitu strategisnya peran pangan bagi keberlangsungan kehidupan spesies manusia, teori Maslow tentang kebutuhan manusia mengemukakan, bahwa pangan adalah basic need yang menduduki peringkat pertama dari serentetan kebutuhan lainnya. Dalam konteks universal, pangan telah ditempatkan sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Universal Declaration of Human Rights 1948, Article 25 ayat (1) UDHR menyebutkan, “Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan,…”
Membongkar Hegemoni Beras
Beberapa hari ini media diramaikan dengan berita naiknya harga beras dunia dan harga kebutuhan pokok lainnya. Kenaikan harga minyak dunia yang melonjak tajam menjadi alasan pembenar sekaligus kambing hitam dari serangkaian kenaikan harga pangan tersebut. Namun demikian, meski fluktuasi ekonomi global memiliki pengaruh yang signifikan terhadap situasi ekonomi dalam negeri, sebagai imbas dari globalisasi, atau pengintegrasian ekonomi nasional dengan struktur global. Akan tetapi, kita juga tidak boleh menaifkan pengaruh dari dalam negeri, yang tentunya juga berpengaruh penting dalam membentuk harga bahan pangan domestik.
Mengapa Harus ke Barat?
Semenjak lama, pemikir orientalis telah berusaha keras untuk melakukan dikotomi antara Timur dengan Barat. Barat identik dengan kemajuan, kaya, dan berpendidikan tinggi. Sedangkan Timur selalu diasosiasikan dengan keterbelakangan, tergantung, dan miskin. Pada sisi tertentu disparitas antara Timur dan Barat memang benar ada, meskipun sebenarnya, mayoritas pembedaan itu lebih banyak direkayasa, sebagai bagian dari sekenario besar kolonialisme, Barat—Eropa terhadap Timur—Asia. Pemikiran tersebut, berusaha memberi legitimasi, bahwa Barat adalah lebih tinggi, lebih berbudaya, dan Timur harus selalu berkaca padanya—Barat. Dengan kerangka pikir orientalis, Timur akan terus-menerus merasa, kerdil, terbelakang, dan tak dapat hidup tanpa bantuan Barat. Paradigma semacam ini, tentunya tak layak untuk terus dipertahankan pada masa sekarang, karena hanya akan menguatkan teori ketergantungan, yang memang diciptakan oleh Barat.
Kemunduran Pancasila: Gagal Tafsir Nasionalisme Indonesia
Benar, bahwa Indonesia ialah sebuah negara yang majemuk dan multikultural, sebab Indonesia dibentuk dari berbagai macam bangsa, yang memiliki budaya, hukum, kebiasaan, bahasa, dan adat istiadat yang beraneka ragam. Selama ini sepertinya terjadi gagal tafsir atas model negara bangsa Indonesia, negara agaknya tak mau mengakui keberadaan berbagai macam bangsa yang hidup dalam cangkang Indonesia, dan yang mereka akui ialah sebuah konsep tentang bangsa Indonesia, padahal, bangsa Indonesia itu tidaklah ada. Indonesia hanyalah sebuah negara, yang terdiri dari berbagai macam bangsa, bangsa Aceh, bangsa Batak, bangsa Jawa, bangsa Madura, bangsa Dayak, bangsa Bugis, bangsa Timor, bangsa Papua, dan lain sebagainya.
Continue reading Kemunduran Pancasila: Gagal Tafsir Nasionalisme Indonesia
Sebuah Catatan untuk GOLKAR
Meski secara formal dan simbolik rezim neofasis-militer Orde Baru sudah runtuh delapan tahun lalu, namun sekian banyak penyakit warisannya masih membekas, bahkan tereproduksi dan terus meledak. Salah satunya adalah kendaraan politik andalan Soeharto, yang selalu dan hampir pasti mengantar sang tiran menuju puncak kekuasaan. “GOLKAR”, tidak lain dan tidak bukan menjadi turangga Soeharto, dalam makna filosofis yang mendalam seorang pria jawa. Semenjak berdirinya, tahun 1964, ketika statusnya masih Sekretariat Bersama Golongan Karya, sepertinya GOLKAR memang sudah dirancang dan diproyeksikan untuk mengawal dan mem-back up sebuah rezim militer Angkatan Darat (AD), yang akan segera dibangun oleh AD golongan kanan tengah pimpinan Soeharto dan Ali Murtopo. Usaha AD untuk mencengkramkan kuasanya di Indonesia, sebenarnya sudah dimulai sejak lama, yakni sejak nasionalisasi aset-aset asing yang dilakukan oleh Presiden Soekarno tahun 1959-1962. Saat itu proses dan penguasaan korporasi-korporasi asing yang dinasionalisasikan, diserahkan sepenuhnya kepada AD yang dipimpin oleh Jenderal Nasution, tidak diserahkan dan diurus oleh rakyat sipil. Dari sini dapat dibaca betapa kuatnya pengaruh militer khususnya AD di Indonesia.
Sudah Waktunya Melindungi “Tukang Kritik”
Sabda tidak lagi terdefinisi sebagai Pandhita Ratu, itulah yang terjadi dalam situasi Indonesia modern saat ini, sebab seringkali para penguasa berperilaku mencla-mencle antara kata dan perbuatan. Coba kalau mau menghitung-hitung sudah berapa banyak Wakil Presiden kita yang terhormat melakukan perbuatan sedemikian. Berapa banyak massa rakyat Indonesia yang telah dikecewakan? Atau model Presiden kita terhormat, yang selalu menyelesaikan suatu persoalan dengan serangkaian retorika bahasa. Suatu persoalan pelik dapat diselesaikan hanya dengan beberapa alur kalimat yang dibungkus kata-kata indah dan disampaikan penuh kharisma, tanpa suatu tindakan konkrit yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Syukur, saat ini presiden telah sadar dan mengaku taubatan nasukha terhadap gaya-gaya seperti di atas. Presiden akan lebih tegas dan konkrit –katanya– untuk tahun ke tiga masa pemerintahannya.
Runtuhnya Kearifan Budaya Indonesia
Runtuhnya Madzhab Keynesian pada 1970-an mengharuskan Inggris dan AS untuk mengubah seluruh kebijakan ekonomi politik internasionalnya. Kedua negara ini memilih untuk kembali kepada konsep ekonom klasik Adam Smith, tentunya dengan sifat yang lebih liberal. Ajaran neoklasik –dikenal juga dengan neoliberalisme-, yang mengajarkan penghilangan campur tangan negara dalam setiap aspek kehidupan negara, menjadi pandangan baru bagi Inggris dan AS, dalam menghegemoni negara-negara di belahan dunia lainnya. Pasca robohnya tembok Berlin –simbol runtuhnya sosialisme internasional-, gegap gempita neoliberalisme, yang menginginkan unifikasi dunia di bawah kuasa modal (negara-negara maju) semakin menggurita. Berbicara neoliberalisme tidak terlepas dari gejala globalisasi yang ramai dibicarakan khalayak umum. Banyak orang menganggap, globalisasi identik dengan perkembangan teknologi. Begitu mendengar istilah globalisasi pastilah kita selalu mengasosiasikannya dengan teknologi informasi, perusahaan multinasional, dan komunikasi via satelit. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan globalisasi? Held menafsirkan globalisasi sebagai hubungan keterkaitan (interconectedness) dan saling ketergantungan antar benua yang berbeda, dalam berbagai aspek, dari kriminal hingga aspek budaya, dari keuangan hingga aspek spiritual (Held, 1999).
