Menyinggung Persoalan Terorisme

Posta peristiwa 11 September 2001, dunia terasa berkeliat secara serentak untuk menyatakan perang terhadap terorisme. Amerika Serikat segera memperkuat keamanan nasionalnya, seluruh basis kekuatan dikerahkan untuk mempertahankan diri dari serangan mendadak sang teroris. Ratusan nyawa telah hilang, itulah alasan utama mengapa semua pihak harus merapatkan barisan dalam melawan permainan keji terorisme internasional. Bak seorang hero, Amerika Serikat mengejar pentolan-pentolan teroris hingga ke sarang-sarangya. Dampak luar bisa dari terorisme adalah bahwa terorisme telah menjadi alasan baru bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya untuk memporak-porandakan kedaulatan negara-negara yang dituduh menjadi sarang teroris –lihat Afghanistan dan Irak-. Ini berarti terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan bisa mengakibatkan suatu bentuk kejahatan baru yang impact-nya lebih besar. Akan tetapi di sini tidak akan dibahas mengenai dampak luar biasa dari terorisme. Terorisme telah memiliki sejarah panjang, sebagai sebuah model kejahatan yang ada di permukaan bumi ini. Hakekat terorisme itu sendiri adalah kejahatan dengan pemberatan, karena beberapa delik kejahatan diakumulasikan dalam satu tindakan perbuatan melawan hukum. Disebut juga sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia (gros violence of human rights), karena terorisme merampas hak-hak paling dasar umat manusia. Disebut kejahatan transnasional karena terorisme melampaui batas-batas yurisdiksi nasional suatu negara.

Continue reading Menyinggung Persoalan Terorisme

Critical Legal Studies sebagai Alternatif

Pasca kejatuhan soeharto, hukum selalu menjadi isu hangat yang selalu diperbincangkan di hampir semua kalangan masyarakat negeri ini. Pembicaraan antara lain mengarah pada sejumlah tuduhan, seperti hukum dianggap sebagai penyebab kebobrokan sistem penyelenggaraan negara dan lambatnya penanganan persoalan sosial. Mulai dari menjangkitnya penyakit korupsi di semua lini birokrasi dan sendi-sendi kehidupan bangsa, kasus mafia peradilan yang tumbuh di tiap tingkatan lembaga peradilan, respons kebijakan terhadap bencana alam yang lambat sampai upaya merampok tanah-tanah rakyat dengan menggunakan ijin administrasi dari hukum negara. Disana muncul pertanyaan besar, apakah persoalan yang demikian ruwet ini hanya merupakan akibat perilaku oknum di lapangan semata atau sistem hukum yang kita anut, mulai dari model pendidikan hukum sampai mental dan perilaku aparat penegak hukum. Persoalan korupsi dan mafia peradilan, sejak jaman revolusi, jaman otoritarianisme Suharto, sampai jaman privatisasi, menjadi masalah keseharian penegakan hukum di negeri ini.

Continue reading Critical Legal Studies sebagai Alternatif

Sekilas Pikiran Kelsen: Tulisan Awal Kuliah

kelsenBelajar ilmu negara dan hukum tata negara tentu tidak pernah lepas dari pemikiran monumental Hans Kelsen. Seorang pemikir besar tentang negara dan hukum dari Austria, yang selanjutnya berkewarga negaraan Amerika. Karya-karyanya antara lain Allegemeine Staatsslehre, terbit tahun 1925, dan Der Soziologische und der Juristiche Staatsbegriff, terbit tahun 1922. Kelsen merupakan salah satu tokoh yang mempelopori munculnya teori positivisme, dalam kajian ilmu negara teori ini menyatakan bahwa sebaiknya kita tidak usah mempersolakan asal mula negara, sifat serta hakekat negara dan sebagainya, karena kita tidak mengalami sendiri. Konsep ini memang cenderung pragmatis dan skeptis, akan tetapi ini merupakan salah satu usaha Kelsen untuk memisahkan ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lainnya. Menurut Kelsen ilmu hukum tidak perlu lagi mencari dasar negara, kelahiran negara untuknya hanya merupakan suatu kenyataan belaka, yang tidak dapat diterangkan dan ditangkap dalam sebuah yuridis.

Continue reading Sekilas Pikiran Kelsen: Tulisan Awal Kuliah

Sudah Waktunya Melindungi “Tukang Kritik”

Sabda tidak lagi terdefinisi sebagai Pandhita Ratu, itulah yang terjadi dalam situasi Indonesia modern saat ini, sebab seringkali para penguasa berperilaku mencla-mencle antara kata dan perbuatan. Coba kalau mau menghitung-hitung sudah berapa banyak Wakil Presiden kita yang terhormat melakukan perbuatan sedemikian. Berapa banyak massa rakyat Indonesia yang telah dikecewakan? Atau model Presiden kita terhormat, yang selalu menyelesaikan suatu persoalan dengan serangkaian retorika bahasa. Suatu persoalan pelik dapat diselesaikan hanya dengan beberapa alur kalimat yang dibungkus kata-kata indah dan disampaikan penuh kharisma, tanpa suatu tindakan konkrit yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Syukur, saat ini presiden telah sadar dan mengaku taubatan nasukha terhadap gaya-gaya seperti di atas. Presiden akan lebih tegas dan konkrit –katanya– untuk tahun ke tiga masa pemerintahannya.

Continue reading Sudah Waktunya Melindungi “Tukang Kritik”