Baru-baru ini setelah disahkannya RUU Ormas menjadi undang-undang, muncul wacana publik untuk melakukan pembangkangan sipil (civil disobedience) terhadap berlakunya undang-undang ini. Sederhananya, publik akan didorong untuk melakukan aksi ketidakpatuhan terhadap perintah dari UU Ormas. Pembangkangan sipil sebagai sebuah gerakan ketidaktaatan hukum untuk tujuan perubahan sosial yang lebih vital, memang dibenarkan dalam era demokrasi. Continue reading